Forum Publik Dorong RSUD Kawali Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Standar pelayanan RSUD Kawali diharapkan semakin adil, transparan, dan akuntabel setelah digelarnya Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Rabu, (18/6/2025).

Forum ini dihadiri oleh tujuh unsur penting yang mewakili masyarakat dan pemerintahan.

Tujuh unsur tersebut mencakup Tokoh Masyarakat, Ketua Karang Taruna, Organisasi Kemasyarakatan, unsur Keorganisasian

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Camat Kawali, UPTD Puskesmas Kawali, serta perwakilan dari Media.

Salah satu peserta, Edward Martin Alamsyah yang akrab disapa Edo Mengabarkan, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap forum tersebut.

Ia menilai FKP merupakan wadah strategis untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pelayanan publik di RSUD Kawali.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena menjadi ruang koordinasi yang nyata antara pemerintah dan masyarakat. Harapannya, akan lahir standar pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel,” ucap Edo dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, Edo juga menyampaikan bahwa peran media dalam menyampaikan hasil FKP ini sangat penting

Ia berkomitmen untuk membantu penyebarluasan informasi melalui pemberitaan, agar hasil forum bisa segera ditetapkan menjadi kebijakan resmi oleh Bupati Ciamis.

Forum Publik Dorong RSUD Kawali Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan Pelayanan IGD RSUD Kawali Dikeluhkan, drg Evie Janji Perbaikan Soft Skill Dokter Spesialis RSUD Kawali Masih Terbatas. 

Forum Publik Dorong RSUD Kawali Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan.

Ia berkomitmen untuk membantu penyebarluasan informasi melalui pemberitaan, agar hasil forum bisa segera ditetapkan menjadi kebijakan resmi oleh Bupati Ciamis.

Menurutnya, forum ini membawa manfaat besar dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kawali.

Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta berbagai regulasi turunannya.

Edo menegaskan bahwa partisipasi aktif berbagai stakeholder, termasuk media massa, menjadi kunci utama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

“FKP seperti ini sangat penting agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ini bentuk nyata komitmen RSUD Kawali untuk menyusun layanan yang sesuai dengan kebutuhan publik,” tambahnya.

Dengan melibatkan unsur masyarakat, praktisi, organisasi sipil, dan media, RSUD Kawali menunjukkan langkah nyata menuju pelayanan kesehatan yang tidak hanya profesional, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.*****

(Yana Kurniawan)