HAREWOS ABAH TOA Dewan Pendidikan Ciamis Tumpul Kinerja

Pernyataan bahwa Dewan Pendidikan di Kabupaten Ciamis "tumpul" merupakan kritik yang cukup tajam namun menarik untuk dibahas. Istilah "tumpul" biasanya merujuk pada kurangnya taring dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan, maupun mediasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Mari kita bedah situasinya secara objektif namun tetap santai.

Mengapa Muncul Stigma "Tumpul"?

Ada beberapa alasan mengapa sebuah lembaga seperti Dewan Pendidikan sering dianggap tidak bertenaga oleh masyarakat:

Fungsi yang Hanya Sebatas "Advisory": Secara regulasi, Dewan Pendidikan bersifat memberikan rekomendasi. Mereka bukan eksekutor. Seringkali, saran hebat mereka berakhir di tumpukan dokumen jika pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) tidak memiliki kemauan politik untuk mengeksekusinya.

Ketergantungan Anggaran: Karena operasionalnya biasanya disokong oleh APBD, sulit bagi lembaga ini untuk bersikap terlalu kritis atau frontal terhadap pemberi dana (Pemerintah Kabupaten).

Kurangnya Transparansi ke Publik: Banyak kerja Dewan Pendidikan yang tidak terpublikasi. Masyarakat hanya tahu masalah pendidikan (seperti pungutan liar, bangunan rusak, atau mutasi guru yang janggal) tidak kunjung selesai, sehingga menyimpulkan lembaga ini tidak bekerja.

Komposisi Pengurus: Jika pengurusnya didominasi oleh "orang-orang titipan" atau sekadar formalitas tanpa kompetensi dan keberanian, maka fungsi kritisnya pasti akan tumpul.

Apa yang Seharusnya Dilakukan?

Agar tidak dianggap sebagai "macan kertas", Dewan Pendidikan Ciamis perlu melakukan beberapa langkah strategis:

Rebranding & Digitalisasi: Mulai aktif di media sosial untuk menerima aduan langsung dari wali murid dan guru di pelosok Ciamis (misalnya daerah Rancah atau tambaksari yang jauh dari pusat kota).

Audit Independen Masalah Pendidikan: Melakukan sidak tanpa pemberitahuan ke sekolah-sekolah yang bermasalah dan mengumumkan temuannya ke publik sebagai bentuk tekanan moral.

Memperkuat Hubungan dengan DPRD: Kolaborasi dengan Komisi IV DPRD Ciamis sangat krusial agar rekomendasi mereka memiliki kekuatan politis untuk menekan eksekutif.

Kritik Anda sebenarnya mencerminkan harapan besar masyarakat Ciamis agar kualitas pendidikan di "Kota Galuh" ini tidak hanya jalan di tempat. Tanpa kontrol sosial yang kuat dari Dewan Pendidikan, kebijakan pendidikan berisiko menjadi searah dan tidak menyentuh akar rumput.

Apakah Anda memiliki keluhan spesifik terkait masalah pendidikan di Ciamis (seperti isu zonasi atau infrastruktur) yang menurut Anda luput dari pengawasan mereka? Saya bisa bantu membedah aturan atau langkah yang bisa diambil.